Tapi, bagi sebagian masyarakat kita, masih saja ada keraguan. Mereka masih yakin bahwa tanda tangan basah yang lebih afdal. 

Abdul Roup, SH
Advokat AFP Law Firm

Tanda tangan elektronik sebenarnya menjadi solusi untuk semua itu. Para pebisnis bisa menghemat biaya perjalanan ke kota lain sekadar untuk melakukan sign. Waktu yang ada bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Bukan hanya itu, tanda tangan elektronik juga menghemat biaya. Salah satunya penggunaan kertas. Bayangkan saja, bila dokumen bertumpuk-tumpuk harus ditandatangani.

Terlebih lagi dalam situasi social distancing seperti yang berlangsung akhir-akhir ini. Pertemuan-pertemuan bisnis dengan tatap muka langsung sengaja dikurangi. Karena itu, tanda tangan elektronik seperti menemukan urgensinya.

Sebenarnya sudah ada jaminan hukum terhadap keabsahan tanda tangan elektronik. Tapi, bagi sebagian masyarakat kita, masih saja ada keraguan. Mereka masih yakin bahwa tanda tangan basah yang lebih afdal. Orang bilang, tidak mantap tanpa tanda tangan secara langsung.

Jaminan hukum terhadap tanda tangan elektronik diatur dalam UU No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya disusul dengan peraturan pelaksananya, yakni PP No 82 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.

Berdasar aturan tersebut, khususnya di ketentuan umum undang-undang tersebut disebutkan bahwa tanda tangan  elektronik  adalah  tanda  tangan  yang terdiri  atas  informasi  elektronik  yang  dilekatkan, terasosiasi  atau  terkait  dengan  informasi  elektronik lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentikasi. Dalam kaitan tersebut, maka penandatangan menjadi subyek hukum.

Tanda tangan elektronik seseorang bersifat unik. Sebagaimana pada tanda tangan basah, tanda tangan elektronik juga berbeda antara satu orang dengan lainnya. Tanda tangan elektronik merupakan gabungan dari fungsi hash dan enskripsi yang menggunakan metode asimetrik. Fungsi hash merupakan fungsi yang menghasilkan data unik terhadap setiap informasi yang dimasukkan. Jangan heran apabila ada satu data saja yang berubah, maka informasi yang disajikan juga akan berbeda. Nah, di situlah kelebihan tanda tangan elektronik. Ada satu karakter saja yang berbeda, maka tidak akan terbaca oleh sistem. Karena itu, penandatangan patut curiga bahwa ada modifikasi terhadap data.

Karena itu ada proses lain untuk meyakinkan bahwa tanda tangan elektronik tadi benar-benar dilakukan. Salah satunya dengan melakukan proses sertifikasi terhadap tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang tidak tersertifikasi tentunya mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah. Karena itu, terhadap tanda tangan semacam itu harus dilakukan uji forensik. Namun demikian terhadap tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh lembaga khusus yang sudah diakui cukup kuat.

Berdasar pasal 11 ayat 1 UU ITE sudah diatur pula agar dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah,  maka tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan. Di antaranya :

  1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan.
  2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan hanya berada dalam kuasa penandatangan.
  3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik/informasi elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui.
  4. Terdapat cara tertentu yang dapat diapakai untuk mengindetifikasi siapa penandatanganannya.
  5. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penadatangganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Berdasar aturan tersebut, bisa dibilang bahwa tidak perlu lagi keraguan terhadap tanda tangan elektronik. Bahkan berdasar peraturan yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah dipraktikan tanda tangan elektronik. Salah satunya bagi bisnis pinjaman online. Ke depan tanda tangan elektronik juga bisa dikembangkan untuk hal lain. Misalnya mengkaji lebih jauh apakah notaris bisa melakukan tanda tangan elektronik. Sebab, berdasar pasal 15 ayat 3 UU No 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris diatur bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut dibeberkan bahwa kewenangan lain yang dimaksudkan di antaranya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik, akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Bila hal tersebut bisa dilakukan, para notaris tentu akan lebih mudah bekerja. Meskipun di masa awal, masih banyak kelemahan dalam penerapannya.  Semoga bermanfaat. (*)

× Klik untuk konsultasi