Sugianto, SH
Advokat di AFP Law Firm

Memang butuh kejelian dari pelaku bisnis untuk melihat ini semua. Jangan sampai Anda salah langkah. Lalu menyulitkan Anda sendiri di kemudian hari.

“Saya ini sudah berdarah- darah. Toko saya tidak ada pembeli yang mampir. Tapi, apakah saya tetap harus bayar sewa,” keluh seorang pengelola tenant di sebuah mal yang terdengar di radio.

Ia berkeluh kesah. Betapa sulitnya menghadapi masa pandemi covid-19 ini. Sulit yang tiada terkira.

Ya, akhir akhir ini keluhan semacam itu kerap kali terdengar. Di radio. Dari obrolan sesama kolega. Dari warung kopi. Dimana pun.

Bayangkan, kebijakan social distancing membuat mal begitu sepinya. Anda bisa amati itu di beberapa mal di Surabaya. Tak ada lagi lalu lalang orang berbelanja. Tak ada lagi orang kongkow-kongkow sekadar menyeruput kopi di kafe. Senyap.

Bagi pengusaha mal, tentu pandemi ini menjadi masa masa yang tidak menyenangkan. Pendapatan mereka ngedrop ampun ampunan.

Event di mal banyak yang dibatalkan secara tiba tiba oleh pemilik acara. Itu berarti tak ada pemasukan bagi mereka. Langkah diambil. Pemilik acara harus bayar dulu sewa venue di muka. Tapi, cara itu rupanya tidak dikehendaki para pemilik acara. Mereka malah memilih membatalkan acaranya sekalian sejak dari awal.

Sektor pendapatan lain untuk mal juga begitu. Termasuk tenant tadi. Para penyewa tenant kelabakan. Bagaimana mereka harus membayar sewa yang jatuh tempo? Pemasukan sama sekali tidak ada.

Bagi penyewa tenant, lihatlah kontrak bisnis Anda kembali. Apakah mengatur klausul force majeure (keadaan memaksa). Bukankah pandemi ini force majeure ?

Tentu ada tafsir atas kondisi force majeure itu. Apakah termasuk force majeure absolut, dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sama sekali. Ataukah pandemi covid-19 ini sebagai force majeure relatif. Yang mana ada keadaan keadaan tertentu yang membuat debitur sulit memenuhi kontrak yang disepakati.

Persoalannya dalam kontrak biasanya tidak ditentukan jenis force majeure-nya. Hanya ditentukan apabila ada force majeure disepakati untuk diselesaikan secara musyawarah. Bisa meminta penjadwalan ulang, diskon harga sewa, atau bagaimana. Terserah pembicaraan Anda dengan kreditur seperti apa.

Memang butuh kejelian dari pelaku bisnis untuk melihat ini semua. Jangan sampai Anda salah langkah. Lalu menyulitkan Anda sendiri di kemudian hari.

Dalam penyusunan kontrak ada baiknya para pelaku bisnis membutuhkan pendampingan para advokat/konsultan hukum. Mereka bisa meminta diberikan konsultasi. Sehingga risiko-risiko semacam itu bisa diprediksikan.

Jika kemudian Anda sebagai pelaku bisnis sudah telanjur meneken kontrak lalu muncul kondisi force majeure itu. Tentu dalam negosiasi dengan kreditur tak ada salahnya bila Anda melibatkan advokat/konsultan hukum.

Percayalah, kondisi semacam ini tidak diinginkan kedua belah pihak. Baik kreditur ataupun debitur. Semoga bisnis Anda tetap bertahan. (*)

× Klik untuk konsultasi