Abdul Fatah, SH., MH
Managing Partner AFP Law Firm

TUJUH hari menjelang Idul Fitri nanti. Ada beban lagi bagi pebisnis di masa pandemi. Yakni, membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para karyawannya.

Tentu ini menjadi momen yang berat. Bayangkan, pemasukan sama sekali tidak ada. Omzet jatuh secara drastis. Bahkan, banyak pelaku bisnis yang mengibaratkan bahwa pada masa pandemi ini tidak sekadar jatuh karena terpeleset. Tapi, sudah tecebur ke dalam jurang.

Saat ini yang paling terpukul adalah pengusaha hotel dan restoran. Omzet mereka yang berbisnis hotel dan restoran. Penjualan mereka menurun 100 persen. Manufaktur berkurang hingga 50 persen. Otomotif masih mending. Penurunan yang dialami hingga 30 persen.

Lalu bagaimana dengan nasib karyawan di perusahaan. Tentu mereka tidak boleh dikesampingkan. Omzet memang jatuh. Tapi pada saatnya nanti THR tetap harus dibayarkan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berdasar aturan itu, apabila pengusaha telat membayarkan THR mereka bisa dikenakan denda 5 persen dari total pembayaran THR. Pembayaran denda tersebut juga tidak menghapuskan pengusaha dari kewajiban membayarkan THR.

Beda halnya dengan upah yang dibayarkan tiap bulan, THR biasanya sudah dialokasikan ketika laporan keuangan tahun sebelumnya ditutup. Karena itu, tak ada alasan bagi pengusaha tidak membayarkan THR tadi.

Lantas bagaimana bila tidak ada uang? Sebab tidak semua perusahaan dalam kondisi yang sama. Ada yang besar. Ada pula yang kecil.

Pengusaha dan karyawan sebenarnya bisa membincangkannya. Diskusi itu untuk menemukan bagaimana baiknya. Baik bagi perusahaan dan karyawan tentu tak ingin kondisi ini terjadi. Penyebaran covid-19 juga diluar kendali manusia itu sendiri.

Nah, pembayaran THR itu bisa dilakukan dengan cara begini : sementara waktu dibayarkan 75 persen terlebih dahulu. Selebihnya bila penyebaran virus sudah agak mereda dibayarkan lagi sisanya.

Tentu untuk mendiskusikan ini semua, perusahaan bisa melibatkan pihak ketiga. Misalnya melalui konsultan hukum atau external lawyer. Setidaknya, mendiskusikan apakah mungkin pembayaran THR dilakukan dalam dua termin. Semoga ditemukan solusi. (*)

× Klik untuk konsultasi