Pada prinsipnya sengketa batas tanah bisa diselesaikan dengan dua jalur. Baik di dalam ataupun di luar  pengadilan.

Dwi Nurgianto, SH
Advokat AFP Law Firm

Jumlah sengketa tanah yang ada di Indonesia mencapai ribuan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil menyebutkan bahwa pada tahun lalu, ada 8.959 sengketa tanah. Dari jumlah itu, 56 persen di antaranya merupakan sengketa antar tetangga. Bentuknya adalah sengketa batas.

Jangan heran bila kita kadang tidak bertegur sapa dengan tetangga karena persoalan batas tadi. Bahkan, di daerah tertentu, sengketa batas sampai berakhir dengan pertumpahan darah.

Ribuan sengketa tersebut  juga beragam perkembangannya. Ada yang sudah selesai. Ada pula yang masih dalam proses. Baik yang mudah. Hingga yang rumit.

Bila dikalkulasi dengan tahun ini, bisa jadi jumlahnya jauh lebih banyak.

Lantas bagaimana penyelesaiannya? Ada baiknya  Anda mengalami sengketa batas dengan tetangga, melibatkan advokat. Agar  apa yang Anda lakukan lebih terarah dan tidak menabrak ketentuan hukum.

Pada prinsipnya sengketa batas tanah bisa diselesaikan dengan dua jalur. Baik di dalam ataupun di luar  pengadilan.

Dalam tulisan ini saya akan bicara penyelesaian di luar pengadilan.

Penyelesaian tersebut bisa mengacu kepada Permen Agraria No 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Berdasar aturan itu, sengketa batas tanah dengan tetangga terklasifikasikan sebagai sengketa tanah. Ini dikarenakan karena penyelesaiannya yang relatif mudah dan tidak berdimensi luas.      

Langkah langkah yang bisa dilakukan bisa berasal dari dua hal. Yakni berdasar inisiatif kementerian agraria dan tata ruang dan pengaduan masyarakat.

Berdasar pengaduan tadi, pejabat yang berwenang akan melakukan pengumpulan data, yang meliputi data fisik, data yuridis, putusan peradilan (bila ad), data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat,  termasuk data lain yang terkait. Tentu saja yang dapat menjelaskan sengketa atas tanah tersebut. Pejabat juga bisa meminta keterangan saksi terkait sengketa tanah tadi.

Data data yang terkumpul tadi selanjutnya dianalisis. Tujuannya untuk melihat apakah pengaduan tersebut masuk wilayah kewenangan menteri ataukah bukan.

Bila dalam prosesnya menjadi kewenangan kementerian maka dilakukan proses pengkajian terhadap kronologi, data fisik, data yuridis dan data pendukung lainnya. Apabila diperlukan juga dilakukan pemeriksaan lapangan.

Selanjutnya akan diberikan keputusan sesuai dengan pengaduan yang diajukan oleh pemohon. Keputusan tersebut merupakan langkah penyelesaian sengketa. Keputusan tadi bisa berupa  Keputusan pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan Pembatalan Sertifikat,

Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah, bisa juga Surat Pemberitahuan bahwa tidak termasuk kesalahan administrasi. Semoga bermanfaat. (*)

× Klik untuk konsultasi