Namun, ada isu hukum yang seringkali dijumpai bagaimana kalau salah satu atau sekian orang tidak diketahui keberadaan?

Abdul Fatah, SH., MH

Manager AFP Law Firm

Secara hukum bidang usaha di Indonesia dapat dilakukan oleh badan usaha (korporasi) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum salah satunya dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). PT di Indonesia saat ini diatur secara operasionalnnya dengan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kuasa atas PT adalah Rapat Pemagang Saham baik itu yang regular atau biasa dilakukan secara periodik maupun yang dilakukan dalam keadaan tertentu (luar biasa), jadi pemegang sahamlah yang berkuasa penuh atas PT. Operasional PT dijalankan oleh Direksi atau Dewan Direksi dan dengan pengawasan oleh Komisaris atau Dewan Komisaris.

Pada suatu waktu sebuah perusahaan berbentuk PT akan dihadapkan pada satu kebutuhan untuk melakukan rapat umum pemegang saham. Namun, ada isu hukum yang seringkali dijumpai bagaimana kalau salah satu atau sekian orang tidak diketahui keberadaan?

Ada 2 (dua) langkah yang akan dapat ditempuh :

1. Mekanisme kourum

Mekanisme ini biasanya ada di dalam Anggaran Dasar suatu PT yang sudah diajuhkan pengesahannya kepada negara melalui Kementerian Hukum dan HAM c.q Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Mekanisme ini yang harus dipergunakan dalam rapat umum pemegang saham yang prosesnya dicatat atau dicatatkan oleh seorang pejabat umum yaitu Notaris.

Mekanisme kourum ini juga masih menimbulkan masalah baru apabila mayoritas pemegang saham tidak hadir atau tidak memenuhi persyaratan yang ada di anggaran dasar.

2. Permohonan ke pengadilan

Apabila mekanisme kourum tidak terpenuhi sebagai yang ditentukan maka membutuhkan aspek legalitas dari pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan penetapan tidak diketahui keberadaan pemegang sahamnya. Permohonan ini biasanya akan membutuhkan panggilan umum di media massa. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa advokat atau lawyer sehingga mendapatkan analisis hukum yang mendalam. (*)

× Klik untuk konsultasi