“Selaras dengan asas keseserasian dan keseimbangan, bahwa pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaya, dan perlindungan hukum serta pelestarian lingkungan” Abdul Roup, SH Advokat AFP Law Firm

MASALAH Lingkungan hidup menjadi permasalahan yang tak pernah ada ujungnya. Fenomena eksploitasi sumber daya alam yang tak kunjung usai tanpa efek kesejahteraan pada masyarakat serta gencarnya pembangunan dengan mengesampingkan dampak terhadap rusaknya ekosistem. Dengan dalil percepatan pembangunan, pemerintah seperti mengesampingkan dampak terhadap rusaknya lingkungan hidup, tanpa memikirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kemanfatan bagi masyarakat serta jaminan kelestarian untuk lingkungan hidup.

Selaras dengan asas keseserasian dan keseimbangan, bahwa pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaya, dan perlindungan hukum serta pelestarian lingkungan ditegaskan pada pasal 1 butir 3 UU PPLH menyatakan bahwa, ”Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hiduop generasi masa kini dan generasi mendatang”.

Menurut Koesnadi Harjasomantri, pembangunan yang berkelanjutan ialah pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutan sendiri.

Adapun ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan ialah sebagai berikut; Pertama, memberikan kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi pengelolaan yang mampu menghasilkan secara lestari.

Ketiga, meberikan kesempatan kepada sektor atau kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara terus-menerus. Keempat, meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus.

Kelima, menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian dan fungsi kemampuan ekosistem untk mendukung perikehidupan baik masa kini maupun masa akan datang.

Oleh karenanya kepentingan pembangunan haruslah juga mementingkan kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem, pemanfatan sumber daya alam dengan mengedepankan kelestarian, serta memperhatikan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan guna mendukung kelestarian ekosistem ke depan. Bahwa tanpa didasari hal tersebut dampak kerusakan akan timbul terhadap terhadap kesehatan, kemudian menurunnya nilai estetika, dan kerugian ekonomi, serta akan terganggunya sistem alami.

Guna mendukung hal tersebut maka perlu juga adanya instrument-instrumen pencegahan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrument pengelolaan lingkungan hidup, di dalam Pasal 14 UU PPLH menyebutkan instrumen-intrumen tersebut. Di antaranya ; (1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (2) Tata ruang, (3) Baku mutu lingkungan hidup, (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, (5) Amdal, (6) UKL-UPL, (7) Perizinan, (8) Intrumen ekonomi, (9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, (10) Anggaran berbasi lingkungan hidup, (11) Analisis risiko lingkungan hidup, 12) Audit Lingkungan hidup.

Dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup bukan saja menjadi tanggung jawab negara, peran serta masyarakat penting keberadaannya guna mengontrol pengelolaan lingkungan agar dilaksanakan dengan baik. Peran serta masyarakat ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UUPPLH menyatakan, (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa : a. pengwasan sosial, b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau, c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Oleh karenanya setiap pembangunan hendak memerhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Begitupun terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam semata mata harus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran rakyat, seperti yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. ”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (*)

× Klik untuk konsultasi