Tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan bermasyarakat ini adanya pernikahan beda agama. Hal tersebut akan berpengaruh pada pembagian harta waris di kemudian hari.

Yunia Eka Putri

Magang di AFP Law Firm

Penduduk di Indonesia mayoritas penduduknya beragama islam dan sebagian lainnya beragama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindhu, Budha, dan lain-lain. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, perbedaan agama justru menimbulkan toleransi dan sikap menghargai satu sama lain. Tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan bermasyarakat ini adanya pernikahan oleh sebagian orang yang lawan jenisnya berbeda agama dengannya. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada pembagian harta waris di kemudian hari.

Pada pembagian harta waris beda agama adanya perbedaan pendapat atau doktrin yang dikemukakan oleh para ahli atau praktisi, baik berdasarkan sudut pandang agama maupun yurisprudensi di Indonesia. Dalam hukum islam seseorang dapat mewaris karena adanya pernikahan, hubungan kekerabatan, dan hubungan al-wala’ (hubungan karena telah memerdekakan seorang budak). Sedangkan seseorang tidak dapat mewaris dalam islam adalah :

  1. Perbudakan, seseorang yang belum merdeka atau belum cakap mengurus harta bendanya sendiri.
  2. Pembunuhan, pembunuhan yang dimaksud adalah orang yang berusaha atau mencoba atau bahkan membunuh pewaris baik sengaja atau tidak sengaja.
  3. Berlainan agama.

Seperti yang telah dijelaskan diatas maka telah jelas menurut hukum islam apabila seseorang yang berlainan agama dengan si pewaris tidak dapat mewaris, hal ini didasarkan pada Pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan masalah sengketa waris ditentukan oleh agama yang dianut oleh Pewaris, apabila si Pewaris beragama islam maka pembagian waris akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Hal ini kemudian menjadi perdebatan bagi ahli waris lainnya yang berbeda agama dengan si Pewaris, ada yang menghendaki pembagian waris secara islam di Pengadilan Agama dan ada yang menghendaki pembagian secara adat berdasarkan pembagian waris BW (Burgerlijke Wetboek) di Pengadilan Negeri. Bagi Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tentunya terhalang untuk mendapatkan bagian atau bukan termasuk orang yang dapat mewarisi atas harta si Pewaris, akan tetapi ia berhak atas harta warisan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 368K/AG/1995 mengenai pembagian harta waris bagi Ahli Waris non muslim mengakui hak anak atau Ahli Waris yang berbeda agama atas harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris, yang kemudian menjadi preseden hingga saat ini. Bahwa ahli waris yang menganut beda agama (non muslim) dari si Pewaris tetap mendapatkan bagian atas harta Pewaris berdasarkan wasiat wajibah[1], yang besarannya sama dengan hibah yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

Keputusan mengenai wasiat wajibah ini ada sebagai jalan keluar untuk memberikan bagian harta waris kepada Ahli Waris non muslim, dan demi memenuhi rasa keadilan agar Ahli Waris non muslim tetap menerima haknya atas harta peninggalan Pewaris. Pada hal ini Pewaris yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat atau hibah apapun semasa hidupnya kepada Ahli Waris non muslim, sehingga hakim dengan kewenangannya sebagai pejabat negara menetapkan wasiat wajibah kepada Ahli Waris non muslim, karena sistem kekerabatan didalam hukum islam lebih utama dibandingkan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewaris.

Apabila si Pewaris beragama non muslim maka pembagian warisnya akan ditentukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW dan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Mengenai bila seorang Pewaris non muslim dan Ahli Warisnya beragama islam diperbolehkan Ahli Waris yang beragama muslim ini untuk mewaris karena dari Pewaris non muslim akan mendatangkan kebaikan bagi agama islam seperti amal zakat, amal sadhaqah, serta amal kebaikan lainnya sesuai dengan ajaran agama islam

Referensi :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
  2. K. Herenawati, I. N. Sujana, dan I. M. H. Kusuma, “Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim ( Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013 ),” vol. 16, no. 24, pp. 25–37, 2020.
  3. https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5389be42c14a1/langkah-hukum-sengeketa-pembagian-warisan-karena-beda-agama/, diakses pada tanggal 15 April 2020.
  4. https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol13857/putusan-ma-saudara-beda-agama-boleh-mendapatkan-harta-warisan, diakses pada tanggal 15 April 2020.
  5. https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol13853/hak-waris-pada-keluarga-beda-agama-masih-diperdebatkan, diakses pada tanggal 15 April 2020.

[1] Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta waris si Pewaris dikarenakan adanya suatu pengahalang atau syara’.

× Klik untuk konsultasi