Sugianto, SH
Advokat AFP Law Firm

 

“Selama belum ada kesepakatan mengenai ganti kerugian, belum ada pemberian ganti kerugian, dan belum ada putusan pengadilan tentang besaran ganti rugi, maka pemilik tanah tidak wajib melepaskan tanahnya”

Pertanyaan

Saya pemilik rumah di pinggir jalan raya. Pemerintah berencana melebarkan jalan itu dan membebaskan tanah saya. Namun ganti rugi tanah itu saya rasa terlalu kecil. Apa yang harus saya lakukan?

Moh. Fadil, Surabaya

Jawaban

Terkait pertanyaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penilaian besaran ganti rugi tanah yang terkena proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ditentukan oleh tim penilai. Nilai ganti rugi berdasarkan hasil penilaian itu, dijadikan dasar untuk musyawarah penetapan besaran ganti rugi antara pemerintah dengan pemilik tanah.

Jika besaran ganti rugi itu disepakati, maka tidak ada masalah.

Tapi jika keberatan dengan besaran ganti rugi, maka pemilik tanah bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat. Waktunya paling lama 14 hari sejak dilaksanakannya musyawarah penetapan ganti kerugian.

Jika ada pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan, maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Waktunya maksimal 14 hari setelah menerima salinan putusan. Nantinya, putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dijadikan dasar pembayaran besaran ganti rugi.

Tanah tidak dapat digusur dengan paksa jika :

  1. Pemilik tanah belum menerima ganti rugi.
  2. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang besaran ganti rugi. Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Jadi, selama belum ada kesepakatan mengenai ganti kerugian, belum ada pemberian ganti kerugian, dan belum ada putusan pengadilan tentang besaran ganti rugi, maka pemilik tanah tidak wajib melepaskan tanahnya. (*)

× Klik untuk konsultasi