Yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika dalam aktifitas bisnis tersebut salah satu pihak mengingkari hal yang diperjanjikan dan bagaimana akibat hukumnya?

Dwi Nurgianto, SH

Advokat AFP Law Firm

Mendengar kata perjanjian, bagi khalayak umum sudah tidak asing lagi tentunya. Kata dasar perjanjian menurut KBBI, janji/jan·ji/ n 1 ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu) 2 persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) 3 syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi)[1], sedangkan perjanjian/per·jan·ji·an/ n  persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Secara garis besar perjanjian adalah suatu persetujuan atau kesepakatan oleh 2 (dua) orang atau lebih tentang suatu hal.

Berkaca pada kehidupan sehari – hari kata janji atau perjanjian yang diucapkan secara lisan sudah menjadi hal lumrah atau umum. Namun tidak halnya pada dunia bisnis. Dimana dalam dunia bisnis suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian), sehingga akibatnya melekat pada kata janji atau perjanjian tersebut. Dalam dunia bisnis perjanjian biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis yang berisi identitas para pihak yang menyepakati dan menguraikan point point penting baik yang di sepakati serta akibat hukum dan sanksi apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian tersebut dan dibubuhi tanda tangan diakhir perjanjian.

Namun pada kenyataanya tidak sedikit pula dari para pebisnis, tidak menuangkan hasil dari kesepakatan aktifitas bisnis mereka dengan berbagai alasan, misalnya karena aktivitas bisnis sesama anggota keluarga, antar teman dekat ataupun karena saling percaya dan mempercayai satu dengan yang lainnya. Sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika dalam aktifitas bisnis tersebut salah satu pihak mengingkari hal yang diperjanjikan dan bagaimana akibat hukumnya?

Sebelum beranjak pada akibat hukum dari perjanjian secara lisan, perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/ BW) Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Bahwa perjanjian terbentuk dari suatu persetujuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Lalu bagaimana dengan syarat sah suatu perjanjian ? maka dapat kita lihat pada pasal 1320 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/ BW) “ supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan untuk membuat perikatan
  3. Suatu pokok persoalan tertentu
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang”

Dari sini dapat dipahami bahwa, perjanjian secara lisan pun dapat dikatakan sah secara hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur pada pasal 1320 BW, baik unsur subyektif maupun obyektifnya.

Dan bagaimana dengan akibat hukumnya ? maka kita dapat mengacu pada pasal 1338 BW “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Maka dapat disimpulkan bahwa, jika suatu perjanjian dibuat secara lisan namun telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 BW, kedua belah pihak sudah terikat pada suatu perjanjian yang sah dan memiliki akibat hukum secara keperdataan. Sehingga jika suatu saat salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang sah melakukan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi, walaupun hanya dilakukan perjanjian secara lisan dan berakibat hukum, maka dapat dilakukan gugatan secara keperdataan.


[1] https://kbbi.web.id/janji

× Klik untuk konsultasi