Pembagian Harta Waris Beda Agama

Tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan bermasyarakat ini adanya pernikahan beda agama. Hal tersebut akan berpengaruh pada pembagian harta waris di kemudian hari.

Yunia Eka Putri

Magang di AFP Law Firm

Penduduk di Indonesia mayoritas penduduknya beragama islam dan sebagian lainnya beragama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindhu, Budha, dan lain-lain. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, perbedaan agama justru menimbulkan toleransi dan sikap menghargai satu sama lain. Tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan bermasyarakat ini adanya pernikahan oleh sebagian orang yang lawan jenisnya berbeda agama dengannya. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada pembagian harta waris di kemudian hari.

Pada pembagian harta waris beda agama adanya perbedaan pendapat atau doktrin yang dikemukakan oleh para ahli atau praktisi, baik berdasarkan sudut pandang agama maupun yurisprudensi di Indonesia. Dalam hukum islam seseorang dapat mewaris karena adanya pernikahan, hubungan kekerabatan, dan hubungan al-wala’ (hubungan karena telah memerdekakan seorang budak). Sedangkan seseorang tidak dapat mewaris dalam islam adalah :

  1. Perbudakan, seseorang yang belum merdeka atau belum cakap mengurus harta bendanya sendiri.
  2. Pembunuhan, pembunuhan yang dimaksud adalah orang yang berusaha atau mencoba atau bahkan membunuh pewaris baik sengaja atau tidak sengaja.
  3. Berlainan agama.

Seperti yang telah dijelaskan diatas maka telah jelas menurut hukum islam apabila seseorang yang berlainan agama dengan si pewaris tidak dapat mewaris, hal ini didasarkan pada Pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan masalah sengketa waris ditentukan oleh agama yang dianut oleh Pewaris, apabila si Pewaris beragama islam maka pembagian waris akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Hal ini kemudian menjadi perdebatan bagi ahli waris lainnya yang berbeda agama dengan si Pewaris, ada yang menghendaki pembagian waris secara islam di Pengadilan Agama dan ada yang menghendaki pembagian secara adat berdasarkan pembagian waris BW (Burgerlijke Wetboek) di Pengadilan Negeri. Bagi Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tentunya terhalang untuk mendapatkan bagian atau bukan termasuk orang yang dapat mewarisi atas harta si Pewaris, akan tetapi ia berhak atas harta warisan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 368K/AG/1995 mengenai pembagian harta waris bagi Ahli Waris non muslim mengakui hak anak atau Ahli Waris yang berbeda agama atas harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris, yang kemudian menjadi preseden hingga saat ini. Bahwa ahli waris yang menganut beda agama (non muslim) dari si Pewaris tetap mendapatkan bagian atas harta Pewaris berdasarkan wasiat wajibah[1], yang besarannya sama dengan hibah yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

Keputusan mengenai wasiat wajibah ini ada sebagai jalan keluar untuk memberikan bagian harta waris kepada Ahli Waris non muslim, dan demi memenuhi rasa keadilan agar Ahli Waris non muslim tetap menerima haknya atas harta peninggalan Pewaris. Pada hal ini Pewaris yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat atau hibah apapun semasa hidupnya kepada Ahli Waris non muslim, sehingga hakim dengan kewenangannya sebagai pejabat negara menetapkan wasiat wajibah kepada Ahli Waris non muslim, karena sistem kekerabatan didalam hukum islam lebih utama dibandingkan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewaris.

Apabila si Pewaris beragama non muslim maka pembagian warisnya akan ditentukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW dan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Mengenai bila seorang Pewaris non muslim dan Ahli Warisnya beragama islam diperbolehkan Ahli Waris yang beragama muslim ini untuk mewaris karena dari Pewaris non muslim akan mendatangkan kebaikan bagi agama islam seperti amal zakat, amal sadhaqah, serta amal kebaikan lainnya sesuai dengan ajaran agama islam

Referensi :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
  2. K. Herenawati, I. N. Sujana, dan I. M. H. Kusuma, “Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim ( Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013 ),” vol. 16, no. 24, pp. 25–37, 2020.
  3. https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5389be42c14a1/langkah-hukum-sengeketa-pembagian-warisan-karena-beda-agama/, diakses pada tanggal 15 April 2020.
  4. https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol13857/putusan-ma-saudara-beda-agama-boleh-mendapatkan-harta-warisan, diakses pada tanggal 15 April 2020.
  5. https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol13853/hak-waris-pada-keluarga-beda-agama-masih-diperdebatkan, diakses pada tanggal 15 April 2020.

[1] Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta waris si Pewaris dikarenakan adanya suatu pengahalang atau syara’.

Pembangunan Seharusnya Sejalan Dengan Kelestarian Lingkungan

“Selaras dengan asas keseserasian dan keseimbangan, bahwa pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaya, dan perlindungan hukum serta pelestarian lingkungan” Abdul Roup, SH Advokat AFP Law Firm

MASALAH Lingkungan hidup menjadi permasalahan yang tak pernah ada ujungnya. Fenomena eksploitasi sumber daya alam yang tak kunjung usai tanpa efek kesejahteraan pada masyarakat serta gencarnya pembangunan dengan mengesampingkan dampak terhadap rusaknya ekosistem. Dengan dalil percepatan pembangunan, pemerintah seperti mengesampingkan dampak terhadap rusaknya lingkungan hidup, tanpa memikirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kemanfatan bagi masyarakat serta jaminan kelestarian untuk lingkungan hidup.

Selaras dengan asas keseserasian dan keseimbangan, bahwa pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaya, dan perlindungan hukum serta pelestarian lingkungan ditegaskan pada pasal 1 butir 3 UU PPLH menyatakan bahwa, ”Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hiduop generasi masa kini dan generasi mendatang”.

Menurut Koesnadi Harjasomantri, pembangunan yang berkelanjutan ialah pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutan sendiri.

Adapun ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan ialah sebagai berikut; Pertama, memberikan kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi pengelolaan yang mampu menghasilkan secara lestari.

Ketiga, meberikan kesempatan kepada sektor atau kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara terus-menerus. Keempat, meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus.

Kelima, menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian dan fungsi kemampuan ekosistem untk mendukung perikehidupan baik masa kini maupun masa akan datang.

Oleh karenanya kepentingan pembangunan haruslah juga mementingkan kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem, pemanfatan sumber daya alam dengan mengedepankan kelestarian, serta memperhatikan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan guna mendukung kelestarian ekosistem ke depan. Bahwa tanpa didasari hal tersebut dampak kerusakan akan timbul terhadap terhadap kesehatan, kemudian menurunnya nilai estetika, dan kerugian ekonomi, serta akan terganggunya sistem alami.

Guna mendukung hal tersebut maka perlu juga adanya instrument-instrumen pencegahan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrument pengelolaan lingkungan hidup, di dalam Pasal 14 UU PPLH menyebutkan instrumen-intrumen tersebut. Di antaranya ; (1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (2) Tata ruang, (3) Baku mutu lingkungan hidup, (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, (5) Amdal, (6) UKL-UPL, (7) Perizinan, (8) Intrumen ekonomi, (9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, (10) Anggaran berbasi lingkungan hidup, (11) Analisis risiko lingkungan hidup, 12) Audit Lingkungan hidup.

Dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup bukan saja menjadi tanggung jawab negara, peran serta masyarakat penting keberadaannya guna mengontrol pengelolaan lingkungan agar dilaksanakan dengan baik. Peran serta masyarakat ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UUPPLH menyatakan, (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa : a. pengwasan sosial, b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau, c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Oleh karenanya setiap pembangunan hendak memerhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Begitupun terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam semata mata harus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran rakyat, seperti yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. ”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (*)

Ini Akibat Hukum Perjanjian yang Dilakukan Secara Lisan

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika dalam aktifitas bisnis tersebut salah satu pihak mengingkari hal yang diperjanjikan dan bagaimana akibat hukumnya?

Dwi Nurgianto, SH

Advokat AFP Law Firm

Mendengar kata perjanjian, bagi khalayak umum sudah tidak asing lagi tentunya. Kata dasar perjanjian menurut KBBI, janji/jan·ji/ n 1 ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu) 2 persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) 3 syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi)[1], sedangkan perjanjian/per·jan·ji·an/ n  persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Secara garis besar perjanjian adalah suatu persetujuan atau kesepakatan oleh 2 (dua) orang atau lebih tentang suatu hal.

Berkaca pada kehidupan sehari – hari kata janji atau perjanjian yang diucapkan secara lisan sudah menjadi hal lumrah atau umum. Namun tidak halnya pada dunia bisnis. Dimana dalam dunia bisnis suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian), sehingga akibatnya melekat pada kata janji atau perjanjian tersebut. Dalam dunia bisnis perjanjian biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis yang berisi identitas para pihak yang menyepakati dan menguraikan point point penting baik yang di sepakati serta akibat hukum dan sanksi apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian tersebut dan dibubuhi tanda tangan diakhir perjanjian.

Namun pada kenyataanya tidak sedikit pula dari para pebisnis, tidak menuangkan hasil dari kesepakatan aktifitas bisnis mereka dengan berbagai alasan, misalnya karena aktivitas bisnis sesama anggota keluarga, antar teman dekat ataupun karena saling percaya dan mempercayai satu dengan yang lainnya. Sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika dalam aktifitas bisnis tersebut salah satu pihak mengingkari hal yang diperjanjikan dan bagaimana akibat hukumnya?

Sebelum beranjak pada akibat hukum dari perjanjian secara lisan, perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/ BW) Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Bahwa perjanjian terbentuk dari suatu persetujuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Lalu bagaimana dengan syarat sah suatu perjanjian ? maka dapat kita lihat pada pasal 1320 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/ BW) “ supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan untuk membuat perikatan
  3. Suatu pokok persoalan tertentu
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang”

Dari sini dapat dipahami bahwa, perjanjian secara lisan pun dapat dikatakan sah secara hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur pada pasal 1320 BW, baik unsur subyektif maupun obyektifnya.

Dan bagaimana dengan akibat hukumnya ? maka kita dapat mengacu pada pasal 1338 BW “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Maka dapat disimpulkan bahwa, jika suatu perjanjian dibuat secara lisan namun telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 BW, kedua belah pihak sudah terikat pada suatu perjanjian yang sah dan memiliki akibat hukum secara keperdataan. Sehingga jika suatu saat salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang sah melakukan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi, walaupun hanya dilakukan perjanjian secara lisan dan berakibat hukum, maka dapat dilakukan gugatan secara keperdataan.


[1] https://kbbi.web.id/janji

Pemegang Saham yang Tidak Diketahui Keberadaanya

Namun, ada isu hukum yang seringkali dijumpai bagaimana kalau salah satu atau sekian orang tidak diketahui keberadaan?

Abdul Fatah, SH., MH

Manager AFP Law Firm

Secara hukum bidang usaha di Indonesia dapat dilakukan oleh badan usaha (korporasi) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum salah satunya dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). PT di Indonesia saat ini diatur secara operasionalnnya dengan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kuasa atas PT adalah Rapat Pemagang Saham baik itu yang regular atau biasa dilakukan secara periodik maupun yang dilakukan dalam keadaan tertentu (luar biasa), jadi pemegang sahamlah yang berkuasa penuh atas PT. Operasional PT dijalankan oleh Direksi atau Dewan Direksi dan dengan pengawasan oleh Komisaris atau Dewan Komisaris.

Pada suatu waktu sebuah perusahaan berbentuk PT akan dihadapkan pada satu kebutuhan untuk melakukan rapat umum pemegang saham. Namun, ada isu hukum yang seringkali dijumpai bagaimana kalau salah satu atau sekian orang tidak diketahui keberadaan?

Ada 2 (dua) langkah yang akan dapat ditempuh :

1. Mekanisme kourum

Mekanisme ini biasanya ada di dalam Anggaran Dasar suatu PT yang sudah diajuhkan pengesahannya kepada negara melalui Kementerian Hukum dan HAM c.q Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Mekanisme ini yang harus dipergunakan dalam rapat umum pemegang saham yang prosesnya dicatat atau dicatatkan oleh seorang pejabat umum yaitu Notaris.

Mekanisme kourum ini juga masih menimbulkan masalah baru apabila mayoritas pemegang saham tidak hadir atau tidak memenuhi persyaratan yang ada di anggaran dasar.

2. Permohonan ke pengadilan

Apabila mekanisme kourum tidak terpenuhi sebagai yang ditentukan maka membutuhkan aspek legalitas dari pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan penetapan tidak diketahui keberadaan pemegang sahamnya. Permohonan ini biasanya akan membutuhkan panggilan umum di media massa. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa advokat atau lawyer sehingga mendapatkan analisis hukum yang mendalam. (*)

Apakah Motor/Mobil Kredit Macet Bisa Ditarik Tiba-tiba?

Apalagi sejak pandemi covid-19 menyebar. Banyak warga yang gagal membayar angsuran.

Sugianto, SH

Advokat AFP Law Firm

SEORANG kawan bercerita. Tentang debt kolektor yang akhir -akhir ini banyak terlihat di jalan-jalan. Sambil menenteng laptop kecil. Matanya awas kemana-mana. Utamanya setiap kali ada motor dan mobil yang melintas. Pikir mereka, jangan jangan itulah mobil/motor yang masuk target.

Beberapa bulan belakangan kerja mereka memang bertambah. Apalagi sejak pandemi covid-19 menyebar. Banyak warga yang gagal membayar angsuran. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk disetorkan ke perusahaan pembiayaan akhirnya dialihkan. Lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Serba seret. Serba susah.

Tapi begitulah kenyataan yang harus dihadapi.

Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kelonggaran terhadap kondisi itu. Salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerbitkan kebijakan relaksasi keuangan. Namun demikian, relaksasi itu bisa diberikan mana kala debitur mengajukan permohonan kepada kreditur. Dengan syarat nilai kredit dibawah 10 miliar.

Relaksasi keuangan tersebut bisa beragam bentuknya. Mulai dari penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit. Macam-macam. Bergantung kesepakatan.

Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak mengajukan permohonan? Ini yang menjadi persoalan. Perusahaan pembiayaan akan menganggap Anda mampu membayarnya. Sehingga, apabila terjadi kredit macet, penarikan mobil atau motor tetap bisa dilakukan.

Namun demikian, terkait hal ini sebenarnya ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No 18/PUU-VII/2019 tertanggal Januari 2020 yang menarik dikaji.

Melalui putusan itu bahwa posisi debitur terhadap kreditur memang sedikit “berubah”.  Padahal, kita semua tahu bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lihat pasal 15 ayat 3 UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Karena itu, mana kala perjanjian fidusia tidak mengatur cidera janji, maka penarikan jaminan kebendaan tidak serta merta bisa dilakukan. Terlebih lagi, apabila debitur tidak menghendaki penarikan barang jaminan seperti mobil/motor tadi. MK meminta agar pengadilan menjadi penengah atas perkara itu.

Cidera janji pasca putusan MK ini memang tidak lagi menjadi tafsir kreditur. Melainkan menjadi objek kesepakatan kreditur dan debitur.

Karena itu, di posisi ini, debitur sebagai konsumen perusahaan pembiayaan harus cerdas melihat hal tersebut. Langkah ini bukan berarti memberi lampu hijau kepada debitur untuk seenaknya melalaikan kewajiban atas utang yang harus dibayar. Namun, putusan tersebut semata mata melindungi debitur dari kreditur yang “semau gue”.

Putusan MK juga diniatkan untuk melindungi kreditur. Salah satunya agar praktik pemberian pembiayaan kepada masyarakat dilakukan dengan prinsip kehati hatian. Tanpa kejelian mengatur aspek hukum dari perjanjian fidusia, maka kreditur akan melalui proses yang panjang untuk menarik jaminan kebendaan. Pemindaian aspek aspek hukum tersebut ada baiknya melibatkan para ahli hukum. Agar apa yang dilakukan kreditur tidak melanggar hukum (*)

Addendum Kontrak di Masa Pandemi, Bolehkah?

Addendum biasanya menyangkut banyak hal. Bisa terkait penambahan atau mengurangi volume, mengubah spesifikasi barang/jasa yang diperjanjikan, dan mengatur ulang pemenuhan jadwal.

Abdul Fatah, SH., MH

Managing Partners AFP Law Firm

AKHIR-akhir ini ada kata kata yang sering terdengar di kalangan pebisnis. Apa itu? Addendum.

Maklum saja, di masa pandemi Covid-19 ini banyak transaksi bisnis yang tiba tiba gagal. Banyak sekali pelaku bisnis yang tidak bisa memenuhi kontrak bisnisnya secara baik.

Itu terjadi karena banyak sebab. Beberapa daerah menerapkan social distancing. Sehingga mobilitas distribusi barang dan jasa tidak mudah lagi. Sementara kontrak dibuat untuk pemenuhan barang dan jasa tadi.

Namun bagaimana seharusnya addendum itu berlaku? Ya, perlu tidaknya addendum tentu sangat bergantung dengan kreditur atau debitur itu sendiri. Mereka merasa perlu addendum ataukah tidak. Jangan jangan apa yang dikehendaki para pihak sebenarnya sudah diatur di dalam kontrak itu sendiri. Namun kita kurang jeli mereview kontrak tadi.

Addendum dalam pengertiannya adalah perubahan atas suatu kontrak atau perjanjian dengan penambahan klausula/pasal yang dibuat secara tertulis terpisah dari perjanjian pokoknya. Namun demikian, addendum menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pokok tadi.

Addendum biasanya menyangkut banyak hal. Bisa terkait penambahan atau mengurangi volume, mengubah spesifikasi barang/jasa yang diperjanjikan, dan mengatur ulang pemenuhan jadwal.

Yang pasti dalam menyusun kontrak maupun addendum para pihak bebas menentukan isi dan bentuknya. Namun yang harus diperhatikan penyusunan addendum tadi tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan kesusilaan (1337 KUH Per). Begitu disepakati, addendum juga berlaku sebagai undang undang bagi pihak pihak yang membuatnya. (1338 KUH Per).

Bagaimana agar penyusunan addendum sesuai dengan kaidah undang undang dan kesusilaan tadi? Ada baiknya Anda, para pelaku bisnis berkonsultasi dengan advokat/konsultan hukum. Pilih dari mereka yang benar benar memahami hukum perjanjian secara baik. Tujuannya agar addendum atas kontrak tidak memberatkan Anda sendiri.

Ingat, hukum kontrak memberikan keleluasaan Anda mengatur sendiri kontrak bisnis itu. (*)

× Klik untuk konsultasi