Pentingnya Pendampingan Pengacara Saat Bercerai

Pentingnya Pendampingan Pengacara Saat Bercerai

Bercerai bukan perkara simple. Ada hak-hak yang harus diperjuangkan. Baik penggugat maupun tergugat. Nah, hak-hak itu melekat pada syarat formil yang tidak dipahami oleh orang awam. Jika syarat formil ini tidak dipenuhi, maka berpotensi kehilangan hak-haknya.

Misalnya, jika ada suami/istri tiba-tiba mendapat pemberitahuan putusan cerai. Sementara dia tidak pernah mendapat panggilan sidang. Apa yang harus dilakukan?

Atau bisa juga suami/istri yang mengajukan gugatan perceraian, tapi gugatannya tidak dapat diterima oleh hakim hanya karena tidak cermat dan detail dalam menyusun gugatan. Bisa juga gugatan ditolak karena tidak punya kemampuan menyusun dan mempresentasikan alat-alat bukti yang sah dan cukup di depan persidangan.

Ini peran pengacara dalam membantu perkara perceraian baik di dalam maupun di luar persidangan adalah :

  • Memastikan bahwa anda mendapatkan panggilan sidang untuk menghadiri persidangan sehingga anda dapat hadir untuk membela serta memperjuangkan hak-hak anda. Hal itu untuk mencegah agar tidak dijatuhkannya putusan cerai tanpa kehadiran anda atau tanpa anda ketahui.
  • Membuatkan gugatan, serta menyusun dokumen-dokumen hukum lainnya secara detail, cermat, baik dan benar sebagaimana hukum yang berlaku agar gugatan dapat diterima oleh hakim;
  • Menyusun, menyediakan dan menjelaskan bukti-bukti yang sah dan cukup menurut hukum di depan persidangan guna mendukung dalil-dalil gugatan agar gugatan diterima hakim;
  • Melakukan segala hal yang baik dan perlu guna membela dan mempertahankan hak-hak Anda, demi kepentingan terbaik Anda.

Ini masalah teknis formil persidangan tapi sangat berdampak pada putusan hakim

  • Bila tidak teliti dan cermat menyusun gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (kalah).
  • Bila tidak mampu menyediakan, menyusun, dan menjelaskan bukti-bukti yang sah dan cukup di persidangan, maka gugatan bisa ditolak (kalah).
  • Bila tidak cermat mengecek perkara di pengadilan, maka bisa saja gugatan diperiksa tanpa kehadiran salah satu pihak. Tahu-tahu perkara sudah diputus oleh hakim. Apabila hal-hal itu terjadi, maka ada yang dirugikan.

(Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan lain, silakan kirim WhatsApp ke  0812116460930. Jawaban akan dikirim melalui WhatsApp. Gratis..)

Mau Bagi Warisan, Tapi Ada Ahli Waris yang Tak Diketahui Keberadaannya, Ini Solusinya…

Ketika keluarga Anda berencana membagi harta warisan, tetapi salah satu ahli waris tidak jelas keberadaannya di mana, padahal kehadirannya sangat menentukan…

Moch. Choirul Rizal, S.H.I., MH

Dosen Hukum Pidana
Fakultas Syariah IAIN Kediri

Ketika keluarga Anda berencana membagi harta waris, tetapi salah satu ahli waris tidak jelas keberadaannya di mana, padahal kehadirannya sangat menentukan, apa yang perlu dilakukan?

Jangan panik. Apalagi gegabah. Kuasai diri Anda untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pertama, lapor ke polisi. Pastikan Anda mendapatkan tanda bukti laporan. Tetap aktif meminta perkembangan penanganan laporan kepada polisi. Sembari juga Anda beserta keluarga bisa membantu mencari.

Laporan ke polisi sudah. Mencari ke sana-sani juga sudah. Tapi, tak kunjung membuahkan hasil. Lalu, bagaimana?

Sekali lagi, jangan panik. Apalagi melakukan perbuatan melanggar hukum.

Apabila hilangnya saudara Anda lebih dari lima tahun, maka Anda bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan. Itu sebagai upaya yang kedua. Namun, apabila kurang dari lima tahun, harap ditunggu dulu. Begitu menurut Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lalu, Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan. Ya, jadi, solusinya: mengajukan permohonan penetapan orang hilang di pengadilan.

Di pengadilan mana?

Bagi Anda yang muslim, maka permohonan dapat diajukan di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Sifatnya alternatif, karena undang-undang tidak menentukan. Sementara bagi Anda yang beragama nonmuslim, maka bisa mengajukan di pengadilan negeri.

Anda perlu menyiapkan alat bukti. Ingat, alat bukti itu yang akan menentukan: apakah permohonan Anda dikabulkan atau ditolak. Persiapkan dengan baik.

Alat bukti yang dimaksud, seperti, surat tanda bukti laporan dari kepolisian dan surat-surat yang memuat hubungan kekerabatan antara Anda dengan saudara Anda yang tidak diketahui keberadaannya. Lalu, siapkan juga minimal dua orang saksi. Mereka nanti yang akan menerangkan fakta tentang hilangnya saudara Anda melalui penglihatan, pendengaran, dan pengalamannya sendiri.

Nikmati persidangan. Terus berdoa agar permohonan dikabulkan.

Ketika permohonan dikabulkan, maka saudara Anda dinyatakan dalam keadaan tidak hadir menurut hukum. Lalu, Anda beserta ahli waris yang lain dapat segera membagi harta waris tanpa kehadiran saudara Anda yang hilang di hadapan pejabat umum, misalnya, notaris.(*)

Mau Beli Apartemen? Perhatikan Ini!

“Berdasar UU apartemen boleh dipasarkan kendati proyek konstruksi baru mencapai progres 20 persen”

Abdul Roup, SH

Advokat AFP Law Firm

Surabaya saat ini sedang tumbuh dengan pesatnya. Pola pembangunannya tidak lagi menapak. Namun, vertikal. Itu karena sediaan lahan yang menipis. Sedangkan kebutuhan tanah dan tempat tinggal semakin meningkat.

Karena itu tidak heran bila penyediaan kebutuhan tempat tinggal di Surabaya turut berubah. Pengembang lebih memilih membangun apartemen. Lihatlah, saat ini di Surabaya, dimana-mana apartemen. Selatan, Barat, Pusat, Timur semuanya apartemen.

Lantas apa panduan untuk membeli apartemen? Apartemen seperti apa yang harus dipilih?

Pertanyaan semacam itu tentu membayangi para calon konsumen. Jangan sampai kita tergiur dengan harga yang terjangkau, namun proyek apartemen itu tidak kunjung terealisasikan. Bukankah di Surabaya sudah ada kasus semacam itu? Bahkan karena tidak terealisasi sampai bersengketa di pengadilan. Karena itu, pintar-pintarlah menjadi konsumen apartemen.

Berdasar UU No 20 Tahun 2011 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengembang sebelum membangun apartemen. Persyaratan itu di antaranya peruntukan ruang, hak atas tanah, pertelaan, jaminan pembangunan apartemen dari penjamin dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Berdasar UU Rumah Susun memang ada istilah yang membuat kita berkerut dahi. Bisa dibilang istilah tersebut jarang terdengar. Istilah tersebut adalah pertelaan. Orang banyak yang salah kaprah mengenai hal ini. Tak sedikit yang menganggap pertelaan adalah pemecahan sertifikat hak atas tanah.

Padahal, pertelaan adalah keterangan mengenai suatu hal tentang hak atas bagian bersama, benda dan tanah bersama dari apartemen yang bersangkutan.

Nah, apabila Anda tidak menemukan kejanggalan dari semua itu, bolehlah Anda mewujudkan mimpi untuk membeli apartemen.
Berdasar UU apartemen boleh dipasarkan kendati proyek konstruksi baru mencapai progres 20 persen. Tentu, sebagai pembeli Anda akan lebih yakin membeli apartemen mana kala progres proyeknya melebihi dari itu.

Ketika akan membeli, oleh pengembang kita akan disodorkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Perjanjian ini menunjukkan kesungguhan kita membeli apartemen tersebut. Ketika akan diteken, ada baiknya Anda cek lagi IMB. Sebab, keberadaan dokumen itu akan memastikan bahwa gambar dan rencana apartemen tidak akan berubah.

Selain itu, Anda tanyakan ketersediaan utilitasnya akan seperti apa. Misalnya mengenai penyediaan jaringan air bersih, penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi.

Jangan sampai Anda membeli, lalu kebingungan dengan itu semua. Bila Anda simak, UU tidak mengatur hal tersebut secara mendetail.
Namun demikian, sebagai konsumen hak anda dijamin oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 7 digariskan bahwa pelaku usaha harus beriktikad baik selama menjalankan usahanya. Termasuk memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai barang/jasa. Jangan sampai karena terburu-buru, malah merugikan Anda sendiri. Semoga bermanfaat. (*)

Ini Langkah Kalau Terjebak Pinjaman Online

Terhadap pembayaran yang mengalami masalah, ada baiknya dilakukan upaya-upaya administrasi terlebih dahulu. Sebelum Anda membawanya ke jalur hukum.

Dwi Nurgianto, SH
Advokat AFP Law Firm

APAKAH pada handphone Anda pernah masuk pesan tawaran pinjaman. Syarat tidak ribet. Pinjaman bisa cair dengan cepat. Bahkan plafon kredit bergantung dengan dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Rp 5 juta, Rp 10 juta atau Rp 20 juta bisa disetujui. Namun demikian, Anda harus menyetujui banyak persyaratan. Di antaranya menyetujui menyebar data-data pribadi. Yang biasanya Anda sendiri tidak menyadarinya. Tidak sempat membacanya karena saking tergiurnya tawaran tadi. Ya, itulah pinjaman online.

Ya, akhir-akhir ini pinjaman online memang lagi populer di tengah masyarakat kita. Namun, demikian tidak sedikit pula yang mengeluhkan praktik dari pinjaman online tersebut. Betapa tidak, ketika terjadi gagal bayar, tiba-tiba ada orang yang mengontak Anda setiap hari. Menagih utang agar segera dibayar. Belum lagi, problem yang Anda hadapi tersebut ternyata juga disebarkan kepada semua orang. Bahkan, ada embel-embel dengan kata-kata yang tidak pantas.

Seharusnya, apabila Anda memiliki pinjaman, memang harus dibayar. Bahkan utang tersebut harus dilunasi. Secara hukum ketika Anda menyepakati persyaratan dalam pinjaman online tersebut, berarti Anda sudah terikat dengan perjanjian utang piutang. Pengenaan bunga biasanya juga sudah diatur dalam perjanjian tersebut. Justru, ketika Anda tidak melunasinya bisa terkategorikan melakukan ingkar janji atau wanprestasi. (pasal 1238 KUH Perdata).

Sejak awal Anda harus jeli sebelum melakukan pinjaman online tersebut. Baca secara seksama terlebih dahulu persyaratan-persyaratannya. Jangan sampai ada yang terlewat. Sesuaikan juga dengan kemampuan Anda melunasi utang tersebut. Bahkan, Anda harus jeli. Anda harus menelusuri dulu. Apakah lembaga pinjaman online tersebut terdaftar dalam otoritas jasa keuangan (OJK). Bila tidak abaikan saja.

Namun demikian, apabila Anda sudah terjebak dalam pinjaman online tersebut. Sebaiknya Anda hubungi advokat. Tanyakan langkah-langkah apa yang bisa ditempuh. Terlebih lagi, bila pinjaman Anda mencapai ratusan atau miliaran juta rupiah.

Terhadap pembayaran yang mengalami masalah, ada baiknya dilakukan upaya-upaya administrasi terlebih dahulu. Sebelum Anda membawanya ke jalur hukum. Misalnya melalui penjadwalan kembali (rescheduling), reconditioning, restructuring (penataan kembali) dalam hal ini misalnya menambahkan tunggakan pembayaran pinjaman dengan pokok utang. 

Bagaimana menghadapi tagihan pinjaman online yang mencekik ? Bayangkan saja. Gara-gara terjebak pinjaman online, banyak warga yang hidupnya harus gali lubang tutup lubang. Betapa tidak. Untuk melunasi utang yang pertama tadi, seseorang akhirnya terhubung dengan aplikasi pinjaman online yang baru. Saya dengar kabar, ada seseorang yang sampai menjual satu-satunya rumah yang dimiliki karena sampai terjebak pinjaman di 30 aplikasi pinjaman online. Jika jatuh tempo, semuanya menagih dengan cara-cara yang intimidatif. Menyesakkan.

Namun demikian, bila cara penagihan tersebut sudah di luar batas kewajaran. Tentu Anda bisa bertindak mengadukan pinjaman online karena telah menyebarkan data pribadi Anda. Sesuai dengan pasal 48 UU ITE. Bisa juga Anda mengambil langkah-langkah lain. Apabila penagihan tersebut sudah melakukan kekerasan fisik, maka Anda bisa mengadukan sesuai dengan pasal 35i KUHP. Pasal penagihan dengan pengancaman pasal 368 KUHP. Silakan berdiskusi dengan Advokat anda. Semoga bermanfaat. (*)

Tanda Tangan Elektronik, Sah Atau Tidak ?

Tapi, bagi sebagian masyarakat kita, masih saja ada keraguan. Mereka masih yakin bahwa tanda tangan basah yang lebih afdal. 

Abdul Roup, SH
Advokat AFP Law Firm

Tanda tangan elektronik sebenarnya menjadi solusi untuk semua itu. Para pebisnis bisa menghemat biaya perjalanan ke kota lain sekadar untuk melakukan sign. Waktu yang ada bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Bukan hanya itu, tanda tangan elektronik juga menghemat biaya. Salah satunya penggunaan kertas. Bayangkan saja, bila dokumen bertumpuk-tumpuk harus ditandatangani.

Terlebih lagi dalam situasi social distancing seperti yang berlangsung akhir-akhir ini. Pertemuan-pertemuan bisnis dengan tatap muka langsung sengaja dikurangi. Karena itu, tanda tangan elektronik seperti menemukan urgensinya.

Sebenarnya sudah ada jaminan hukum terhadap keabsahan tanda tangan elektronik. Tapi, bagi sebagian masyarakat kita, masih saja ada keraguan. Mereka masih yakin bahwa tanda tangan basah yang lebih afdal. Orang bilang, tidak mantap tanpa tanda tangan secara langsung.

Jaminan hukum terhadap tanda tangan elektronik diatur dalam UU No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya disusul dengan peraturan pelaksananya, yakni PP No 82 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.

Berdasar aturan tersebut, khususnya di ketentuan umum undang-undang tersebut disebutkan bahwa tanda tangan  elektronik  adalah  tanda  tangan  yang terdiri  atas  informasi  elektronik  yang  dilekatkan, terasosiasi  atau  terkait  dengan  informasi  elektronik lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentikasi. Dalam kaitan tersebut, maka penandatangan menjadi subyek hukum.

Tanda tangan elektronik seseorang bersifat unik. Sebagaimana pada tanda tangan basah, tanda tangan elektronik juga berbeda antara satu orang dengan lainnya. Tanda tangan elektronik merupakan gabungan dari fungsi hash dan enskripsi yang menggunakan metode asimetrik. Fungsi hash merupakan fungsi yang menghasilkan data unik terhadap setiap informasi yang dimasukkan. Jangan heran apabila ada satu data saja yang berubah, maka informasi yang disajikan juga akan berbeda. Nah, di situlah kelebihan tanda tangan elektronik. Ada satu karakter saja yang berbeda, maka tidak akan terbaca oleh sistem. Karena itu, penandatangan patut curiga bahwa ada modifikasi terhadap data.

Karena itu ada proses lain untuk meyakinkan bahwa tanda tangan elektronik tadi benar-benar dilakukan. Salah satunya dengan melakukan proses sertifikasi terhadap tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang tidak tersertifikasi tentunya mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah. Karena itu, terhadap tanda tangan semacam itu harus dilakukan uji forensik. Namun demikian terhadap tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh lembaga khusus yang sudah diakui cukup kuat.

Berdasar pasal 11 ayat 1 UU ITE sudah diatur pula agar dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah,  maka tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan. Di antaranya :

  1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan.
  2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan hanya berada dalam kuasa penandatangan.
  3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik/informasi elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui.
  4. Terdapat cara tertentu yang dapat diapakai untuk mengindetifikasi siapa penandatanganannya.
  5. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penadatangganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Berdasar aturan tersebut, bisa dibilang bahwa tidak perlu lagi keraguan terhadap tanda tangan elektronik. Bahkan berdasar peraturan yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah dipraktikan tanda tangan elektronik. Salah satunya bagi bisnis pinjaman online. Ke depan tanda tangan elektronik juga bisa dikembangkan untuk hal lain. Misalnya mengkaji lebih jauh apakah notaris bisa melakukan tanda tangan elektronik. Sebab, berdasar pasal 15 ayat 3 UU No 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris diatur bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut dibeberkan bahwa kewenangan lain yang dimaksudkan di antaranya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik, akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Bila hal tersebut bisa dilakukan, para notaris tentu akan lebih mudah bekerja. Meskipun di masa awal, masih banyak kelemahan dalam penerapannya.  Semoga bermanfaat. (*)

Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa ke Pengadilan, Bisakah?

Pada prinsipnya sengketa batas tanah bisa diselesaikan dengan dua jalur. Baik di dalam ataupun di luar  pengadilan.

Dwi Nurgianto, SH
Advokat AFP Law Firm

Jumlah sengketa tanah yang ada di Indonesia mencapai ribuan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil menyebutkan bahwa pada tahun lalu, ada 8.959 sengketa tanah. Dari jumlah itu, 56 persen di antaranya merupakan sengketa antar tetangga. Bentuknya adalah sengketa batas.

Jangan heran bila kita kadang tidak bertegur sapa dengan tetangga karena persoalan batas tadi. Bahkan, di daerah tertentu, sengketa batas sampai berakhir dengan pertumpahan darah.

Ribuan sengketa tersebut  juga beragam perkembangannya. Ada yang sudah selesai. Ada pula yang masih dalam proses. Baik yang mudah. Hingga yang rumit.

Bila dikalkulasi dengan tahun ini, bisa jadi jumlahnya jauh lebih banyak.

Lantas bagaimana penyelesaiannya? Ada baiknya  Anda mengalami sengketa batas dengan tetangga, melibatkan advokat. Agar  apa yang Anda lakukan lebih terarah dan tidak menabrak ketentuan hukum.

Pada prinsipnya sengketa batas tanah bisa diselesaikan dengan dua jalur. Baik di dalam ataupun di luar  pengadilan.

Dalam tulisan ini saya akan bicara penyelesaian di luar pengadilan.

Penyelesaian tersebut bisa mengacu kepada Permen Agraria No 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Berdasar aturan itu, sengketa batas tanah dengan tetangga terklasifikasikan sebagai sengketa tanah. Ini dikarenakan karena penyelesaiannya yang relatif mudah dan tidak berdimensi luas.      

Langkah langkah yang bisa dilakukan bisa berasal dari dua hal. Yakni berdasar inisiatif kementerian agraria dan tata ruang dan pengaduan masyarakat.

Berdasar pengaduan tadi, pejabat yang berwenang akan melakukan pengumpulan data, yang meliputi data fisik, data yuridis, putusan peradilan (bila ad), data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat,  termasuk data lain yang terkait. Tentu saja yang dapat menjelaskan sengketa atas tanah tersebut. Pejabat juga bisa meminta keterangan saksi terkait sengketa tanah tadi.

Data data yang terkumpul tadi selanjutnya dianalisis. Tujuannya untuk melihat apakah pengaduan tersebut masuk wilayah kewenangan menteri ataukah bukan.

Bila dalam prosesnya menjadi kewenangan kementerian maka dilakukan proses pengkajian terhadap kronologi, data fisik, data yuridis dan data pendukung lainnya. Apabila diperlukan juga dilakukan pemeriksaan lapangan.

Selanjutnya akan diberikan keputusan sesuai dengan pengaduan yang diajukan oleh pemohon. Keputusan tersebut merupakan langkah penyelesaian sengketa. Keputusan tadi bisa berupa  Keputusan pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan Pembatalan Sertifikat,

Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah, bisa juga Surat Pemberitahuan bahwa tidak termasuk kesalahan administrasi. Semoga bermanfaat. (*)

× Klik untuk konsultasi