Apalagi sejak pandemi covid-19 menyebar. Banyak warga yang gagal membayar angsuran.

Sugianto, SH

Advokat AFP Law Firm

SEORANG kawan bercerita. Tentang debt kolektor yang akhir -akhir ini banyak terlihat di jalan-jalan. Sambil menenteng laptop kecil. Matanya awas kemana-mana. Utamanya setiap kali ada motor dan mobil yang melintas. Pikir mereka, jangan jangan itulah mobil/motor yang masuk target.

Beberapa bulan belakangan kerja mereka memang bertambah. Apalagi sejak pandemi covid-19 menyebar. Banyak warga yang gagal membayar angsuran. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk disetorkan ke perusahaan pembiayaan akhirnya dialihkan. Lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Serba seret. Serba susah.

Tapi begitulah kenyataan yang harus dihadapi.

Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kelonggaran terhadap kondisi itu. Salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerbitkan kebijakan relaksasi keuangan. Namun demikian, relaksasi itu bisa diberikan mana kala debitur mengajukan permohonan kepada kreditur. Dengan syarat nilai kredit dibawah 10 miliar.

Relaksasi keuangan tersebut bisa beragam bentuknya. Mulai dari penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit. Macam-macam. Bergantung kesepakatan.

Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak mengajukan permohonan? Ini yang menjadi persoalan. Perusahaan pembiayaan akan menganggap Anda mampu membayarnya. Sehingga, apabila terjadi kredit macet, penarikan mobil atau motor tetap bisa dilakukan.

Namun demikian, terkait hal ini sebenarnya ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No 18/PUU-VII/2019 tertanggal Januari 2020 yang menarik dikaji.

Melalui putusan itu bahwa posisi debitur terhadap kreditur memang sedikit “berubah”.  Padahal, kita semua tahu bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lihat pasal 15 ayat 3 UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Karena itu, mana kala perjanjian fidusia tidak mengatur cidera janji, maka penarikan jaminan kebendaan tidak serta merta bisa dilakukan. Terlebih lagi, apabila debitur tidak menghendaki penarikan barang jaminan seperti mobil/motor tadi. MK meminta agar pengadilan menjadi penengah atas perkara itu.

Cidera janji pasca putusan MK ini memang tidak lagi menjadi tafsir kreditur. Melainkan menjadi objek kesepakatan kreditur dan debitur.

Karena itu, di posisi ini, debitur sebagai konsumen perusahaan pembiayaan harus cerdas melihat hal tersebut. Langkah ini bukan berarti memberi lampu hijau kepada debitur untuk seenaknya melalaikan kewajiban atas utang yang harus dibayar. Namun, putusan tersebut semata mata melindungi debitur dari kreditur yang “semau gue”.

Putusan MK juga diniatkan untuk melindungi kreditur. Salah satunya agar praktik pemberian pembiayaan kepada masyarakat dilakukan dengan prinsip kehati hatian. Tanpa kejelian mengatur aspek hukum dari perjanjian fidusia, maka kreditur akan melalui proses yang panjang untuk menarik jaminan kebendaan. Pemindaian aspek aspek hukum tersebut ada baiknya melibatkan para ahli hukum. Agar apa yang dilakukan kreditur tidak melanggar hukum (*)

× Klik untuk konsultasi